Belajar Pembangunan Politik

Abstrak: Pembangunan dan politik layaknya kedua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling mempengaruhi kehidupan suatu bangsa. Pembangunan harus berlanjut (kontinyu) dan sesuai dengan tahapan-tahapan atau rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut di tujukan agar makna dari pembangunan selaras dengan inti dari politik itu sendiri. Dimana, politik itu memperjuangkian kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik atau tingkatan yang lebih berkualitas dari segi kajian pembangunan politik.

Pembangunan politik juga bersifat multidimensial, mengkaji berbagai aspek yang ada di dalam suatu negara sesuai kajianya. Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara tidak lepas dari kajianya. Hal tersebut mengarah ke tujuan utama dari pembangunan politik yaitu membangun dalam rangka mencapai cita-cita bangsa dan meningkatkan hidup masyarakat negara bangsa ke taraf yang lebih baik.

Pembangunan politik merupakan komponen yang sangat penting dalam usaha mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Kualitas fisik dan non-fisik masyarakat suatu negara dapat ditingkatkan melalui pembangunan politik yang bersifat kontinyu multidimensional.

Kata kunci: masyarakat, negara, pembangunan, politik, 

Dalam mempelajari pembangunan politik, kita akan mempelajari materi pembangunan dan politik. Pembangunan lebih mengarah kepada usaha atau suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahana yang berencana, dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Ide pokok pembangunan berlandaskan kepada enam hal berikut ini: 1) pembangunan merupakan suatu proses yang kontinyu, 2) pembangunan merupakan suatu usaha 3) pembangunan dilakukan secara berencana demi partumbuhan dan perubahan, 4) pembangunan mengarah kepada modernitas cara hidup mandiri, 5) modernitas yang dicapai dalam pembangunan bersifat multidimensional (mencakup keseluruhan aspek) politik, sosial, budaya, ekonomi hankam, dan administrasi., 6) ditujukan kepada pembinaan bangsa demi mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah direncanakan atau ditentukan sebelumnya.

Pembangunan dapat dilihat dari perspektif beragam, misalnya dari perspektif kepentingan, penguasa, orang kecil dan berbagai disiplin pengetahuan. Misalnya sudut pandang ekonomi, tentunya makna pembangunan itu sendiri bertujuan untuk memajukan masyarakat di bidang ekonomi. Oleh karena itu, mutlaknya pembangunan merupakan proses multidimensional yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat.

Plato dan Aristoteles melihat politik sebagai unsur yang berasal dari kata Yunani Kuno yaitu “polis” yang lebih lanjut di jabarkan sebagai organisasi yang mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik (Isywara 1980: 2). Selain itu, menurut Webster New Collegiate Dictionary, polis dapat pula berarti “City State” atau negara kota dan “The art and science of government” atau seni dalam ilmu pemerintahan yang tentunya berhubungan dengan negara. Ada lagi yaitu G.H Jacobsen dan W.H. Lipman dalam bukunya “Political Science, term and basic theories institutions and practices” mengemukakan bahwa ilmu politik adalah ilmu tentang negara yangbertalian dengan : (1) hubungan antara individu-individu satu sama lain yang diatur oleh negara dengan undang-undang, (2) hubungan individu dengan kelompok atau kelompok dengan negara, (3) hubungan negara dengan negara (Sukarna, 1981:14). Sehingga politik membicarakan 3 hal yaitu (1) membahas tentang negara, (2) berhubungan dengan kekuasaan dan (3) membahas tentang keberadaan warganegara. Justru karena fungsinya selaku ilmu tentang kebahagiaan ummat manusia. Satu sifat khas dari polis-polis Yunani yang perlu dicatat ialah sifatnya yang mutlak “total” maka ia bersifat mutlak “totaliter”. Dalam arti bahwa tidak dikenal adanya pemisahan antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu masalah-masalah yang dihadapi polis itu adalah masalah-masalah bersama, yang juga adalah masalah setiap individu, sehingga setiap individu wajib turut serta memikirkan dan menyelesaikan masalah-masalah polis. 

Setelah memahami makna pembangunan dan politik diatas, kita akan memasuki pembahasan tentang korelasi antara pembangunan dan politik yang di wujudkan dengan ilmu pembangunan politik. Pembahasan ini bersifat multidimensional yang mencakup hubungan ilmu pembangunan politik denga bidang-bidang disiplin lainya. 

Bagian pertama ini akan membahas pembangunan politik sebagai prasyarat politik untuk pembangunan ekonomi. Pendapatan perkapita masyarakat dan Kondisi sosial politik saling berpengaruh. Sehingga pembangunan politik punya korelasi yang kuat dalam memperlancar pertumbuhan ekonomi, meskipun bisa juga menghambat. Stabilitas keamanan, partisipasi masyarakat dan kebijakan negara yang pro-rakyat terutama di NSB tidak dapat dipisahkan. Pembangunan politik juga mempengaruhi kehidupan politik khas masyarakat-masyarakat industri. Pertumbuhan ekonomi negara maju meningkat seiring dengan pertumbuhan industri di berbagai sektor pembangunan di negara tersebut. Namun demikian dukungan tingkah laku dan peranan birokrasi pemerintah yang rasional, bersih dan bertanggungjawab menjadi tolak ukur bagi pembangunan politik tersebut. 

Pembangunan politik sebagai ciri khas masyarakat industri dan modernisasi politik tidak dapat dipisahkan. Temuan-temuan masyarakat industri dalam memajukan berbagai teknologi untuk industri, administrasi negara yang rasional, lembaga kekuasaan negara dan dukungan badan-badan perwakilan rakyat yang bekerja secara efektif dan efisien, menunjukkan kemajuan dari sebelumnya. Hal ini merupakan ciri-ciri adanya modernisasi politik, yang erat dengan keberadaan dan perubahan negara industri tersebut. Selanjutnya, Pembangunan politik terdiri dari organisasi kehidupan politik dan prestasi fungsi-fungsi politik sesuai ukuran-ukuran yg diharapkan oleh suatu negara kebangsaan. Secara historis memang ada bermacam jenis sistem politik di suatu negara, dan setiap kelompok masyarakat memiliki corak politiknya masing-masing (seirama dengan sejarah politik bangsa tsb termasuk budaya politik bangsa). Sistem Politik menurut Robert A Dahl 1978 (Hasan Ibnu:3): Pola yang tetap dari hubungan kemanusiaan yang melibat- kan sampai tingkat yang berarti, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang (suatu negara terhadap warga negaranya).

Perubahan lembaga-lembaga politik dengan tingkah laku politik merpakan syarat munculnya negara kebangsaan modern. Politik kerajaan-kerajaan lama, masyarakat kesukuan dan marga atau jajahan harus mengalah pada jenis politik yang dibutuhkan untuk menghasilkan negara kebangsaan yang efisien dan yang dapat bertahan secara efektif dalam suatu sistem bersama negara-negara kebangsaan lainnya berdasarkan pengakuan internasional. Dapat dikatakan bahwa dibentuknya negara kebangsaan merupakan pengakuan pembangunan politik bangsa secara nasional untuk dapat hidup berdampingan dengan negara-negara kebangsaan lainnya secara internasional. Hal ini dapat pula dimaknai bahwa pembangunan politik merupakan pembinaan bangsa yang harus tetap dikembangkan sesuai dinamika pertumbuhan dan kemajuan dunia. 

Pembangunan politik tidak akan bermakna tanpa diikuti adanya pembangunan administrasi dan hukum sebagai suatu prasyarat bagi kemajuan politik negara tersebut dalam rangka mengatur tata hubungan dan kehidupan masyarakatnya. Selain itu, pembangunan politik dalam konteks mobilisasi masa dan partisipasi , pembangunan politik lebih diarahkan pada peranan warganegara dan ukuran-ukuran kesetiaan melalui partisipasi warganegara tersebut.

Demokrasi juga tidak lepas dalam kajian pembangunan politik. Menurut Abraham Lincoln “ democracy is government from the people, by the people and for the people (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Hal ini berarti bahwa pemerintahan demokratis tidak boleh melanggar hak asasi perseorangan atau kelompok atau manusia, melainkan harus melindunginya. 

Selanjutnya, pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan tertib. Yaitu kesanggupan memelihara stabilitas di berbagai sektor pembangunan dan ketertiban masyarakat melalui peraturan yang mampu mengikat sikap dan perilaku positif dalam mendukung setiap kebijakan pembangunan. Tanpa kemampuan ini maka semua perencanaan yang ditetapkan akan sulit dicapai. Dibidang kekuasaan, Pembangunan politik akan berjalan dengan baik jika dibangun sistem yang mampu memobilisasi berbagai sektor kekuasaan yang ada di pemerintah dengan mengerahkan sumber-sumber kekuatan dan potensi SDA yang ada di masyarakat. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah mampu menciptakan perubahan sosial di berbagai sektor pembangunan yang telah direncanakan sesuai tahapan-tahapan pembangunan tersebut. 

Mutlaknya, tidak ada negara di dunia yang berhenti membangun, maka pembangunan menjadi sangat utama bagi setiap negara dalam rangka menjamin kesejahteraan dan menjadikan kehidupan masyarakat tersebut menjadi lebih baik, sebagaimana tujuan utama dibentuknya suatu negara. NSB atau masyarakat transisi atau prismatik atau semi peripheral society dikenal ada 3 perspektif atau aliran atau pendekatan atau model yang mendasari (jadi pedoman) dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan nasional : (1) Perspektif modernisasi; (2) Perspektif ketergantungan; dan (3) perspektif sistem dunia. Jauh sebelum masukkan kaum kolonialisme dan imperialisme di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, dan sebagian Eropa Timur, negara-negara tersebut sebenarnya sudah memiliki model dan strategi pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya bangsa tersebut. Sejarah membuktikan bahwa India, Parsi (Iran), Mesir, Maroko, Irak dan Indonesia termasuk negara-negara lain di jazirah Arab telah mengalami perkembangan pembangunan yang cukup berarti. Hal ini terlihat dari banyaknya peninggalan sejarah seperti adanya Taj-Mahal di India, tembok cina, borobudur di Indonesia dan peninggalan sejarah lainnya.

Kondisi ini kemudian hancur akibat masuknya kaum kolonialis dan imperialis (Inggris, Portugis dan Belanda) di wilayah-wilayah tersebut, yang berusaha mempertahankan kepentingan dagangnya, dengan menguasai kekayaan (potensi alam) seperti hasil tambang dan pertanian dari wilayah jajahannya tersebut dalam waktu yang cukup lama. Hal ini semakin parah setelah terjadinya perang dunia ke dua (PD.II), baik bagi negara-negara pemenang maupun yang kalah perang dan perekonomian dunia waktu itu menjadi hancur. Sebagai pemenang, Amerika Serikat berupaya merehabilitir kondisi tersebut dengan memberikan bantuan tidak hanya kepada negara-negara kelompoknya (Eropa Barat), tapi juga kepada negara-negara yang kalah perang berupa bantuan di bidang ekonomi dan teknologi. Bantuan tersebut di kenal dengan sebutan “Marshal Plan”. Bantuan ini ternyata berhasil mengangkat kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah negara-negara yang mendapat bantuan dan kemudian diperluas sampai ke negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Tujuan awal bantuan tersebut :

1. Sebagai usaha kemanusiaan dari negara-negara industri maju, sebagai manifestasi rasa penyesalannya yang telah mengeksploitasi berabad-abad kekayaan dari negara dunia ketiga secara tidak manusiawi.

2. Sebagai upaya mereka membendung pengaruh komunis dari negara-negara Blok Komunis.

3. Bantuan tersebut diberikan dengan syarat bahwa negara penerima harus mau mengadopsi dan menginovasi model-model pembangunan dari negara-negara industri maju (pemberi bantuan). Berdasarkan kewajiban timbal balik itulah untuk pertama kalinya perspektif modernisasi diterapkan sejak tahun 1950-an.

Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam,1977. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Isywara, F, 1980. Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Percetakan Offset Angkasa.

Rodee,Carlton Claymer, DKK, 2014. Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science), Jakarta: Rajawali Pers.

Siagian, Sondang P. 1978. Administrasi Pembangunan, Jakarta: PT.Gunung Agung.

..............., 1984. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Jakarta: PT.Gunung Agung. 

Sukarna, 1981. Sistem Politik, Bandung: Alumni.